Mengejutkan!!! RI Berencana Utang Lagi Sebesar US$2 Miliar dari Bank Infrastruktur Asia

Menkeu Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah akan meminjam US$2 miliar untuk mendanai pembangunan enam proyek infrastruktur. (ANTARA FOTO/Embong Salampessy).
Berita Midas .COM – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai keberadaan Bank Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) mampu menjadi alternatif bagi pemerintah dalam mengamankan pendanaan sejumlah proyek infrastruktur.
Ia menuturkan, selama ini pembiayaan multilateral tergantung pada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), JBIC, dan yang lainnya. Oleh sebab itu pemerintah tengah menyiapkan sejumlah proyek yang siap diajukan ke bank infrastruktur baru yang berkedudukan di Beijing, China tersebut.
Bambang menambahkan, total nilai proyek yang diajukan adalah senilai US$2 miliar untuk pembangunan infrastruktur selama dua tahun. Proyek yang akan dijalankan adalah yang bersifat kerja sama pemerintah swasta atau public private partnership (PPP).
“Kami mengusulkan enam proeyek, salah satunya adalah transmisi listrik. Detailnya belum ada kita mau ajukan dulu. Yang jelas ini juga berkaitan dengan co-financing dan multilateral yang lain,” ujar Bambang di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, (14/1).
Secara total AIIB memiliki modal mencapai US$100 miliar atau setara Rp1.300 triliun, dengan sistem setor tunai sebesar 20 persen.‎ Sementara modal yang ditanamkan Indonesia dalam AIIB adalah US$672,1 juta atau Rp8,7 triliun yang dibayarkan dalam lima tahun. Dengan kontribusi tersebut, Indonesia memiliki 3,36 persen dari seluruh modal AIIB dan menempati urutan pemodal terbesar ke-8 di AIIB.
Dengan persentase tersebut, Indonesia memperoleh jatah jabatan Direktur Eksekutif selama 6 periode dari 10 periode pertama di mana satu periode terdiri dari 2 tahun masa kerja.
Untuk mengemban jabatan tersebut, pemerintah telah menunjuk Andin Hadiyanto sebagai Direktur Eksekutif AIIB. Dengan posisi yang strategis itu Indonesia bisa ikut dalam pengambilan keputusan pencairan kredit AIIB.
“Keputusan misal mau beri pinjaman ke suatu negara untuk proyek tertentu harus dapat persetujuan dari board of director, terdiri dari negara-negara yang bisa jadi leaders yang sahamnya besar,” katanya. (CNN Indonesia)
close