PEMERINTAH MENJINAK???, Pemerintah Tak Haruskan Freeport Bayar Uang Jaminan

Menteri ESDM Sudirman Said. (FOTO: Antara/Hafidz)
Menteri ESDM Sudirman Said. (FOTO: Antara/Hafidz)



Berita Midas, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin luluh dengan PT Freeport Indonesia. Kali ini pemerintah memberikan kelonggaran kembali kepada perusahaan tambang tersebut.

Pemerintah pun tidak mengharuskan Freeport membayar uang jaminan kesanggupan pembangunan smelter sebesar USD530 juta untuk memperpanjang izin ekspor konsentratnya.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, di tengah kondisi komoditas tambang yang anjlok, situasi keuangan mereka sedang goyang. Sehingga pemerintah memberikan jalan lain untuk perusahaan asal Amerika Serikat itu untuk tetap bisa menjalankan ekspor konsentratnya kembali.



"Mereka situasi keuangan juga lagi repot. Komoditas drop dan pasar mereka lagi sulit jadi disetorkan USD530 juta itu akan memberatkan," kata Sudirman, di sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Sudirman menuturkan, pihak Freeport dapat memberikan kesungguhan pembangungunan smelter dalam bentuk lain seperti keterangan dan kontrak-kontrak lain.

"Macam-macam kan (kesungguhannya). Bisa keterangan, menunjukkan kontrak-kontrak," ucap Sudirman.

Mantan Direktur Utama PT Pindad ini menegaskan, jika pihak Freeport harus dapat menunjukkan kesungguhan pembangunan smelter.

"Cuma tadi kita ingin yakinkan mereka bahwa ya sudah tunjukkan bentuknya apa kesungguhan bahwa smelter bisa dilaksanakan," pungkas dia.

Sebelumnya, Sudirman mengatakan yang wajib dipenuhi Freeport untuk dapat memperoleh perpanjangan izin ekspor konsentrat adalah dengan membayar bea keluar sebesar lima persen. "Yang paling wajib (dipenuhi). Membayar bea keluar lima persen," kata Sudirman Said.

Sebagai informasi, izin ekspor konsentrat PT Freeport telah berakhir sejak 28 Januari 2016 lalu. Menteri Sudirman dalam jumpa pers beberapa waktu lalu sempat mengatakan PT Freeport akan diberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat bila memenuhi dua persyaratan.

Kedua syarat tersebut adalah menyanggupi pembayaran bea keluar sebesar lima persen dan membayarkan uang jaminan kesungguhan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih (smelter) sebesar USD530 juta.

Bea keluar sebesar lima persen itu tidak harus dikeluarkan bila kemajuan pembangunan smelter sudah mencapai 60 persen. Sedangkan sampai saat ini kemajuan pembangunan smelter tersebut baru mencapai 14 persen.


(AHL)


sumber: Metrotvnews.com
close