Tok! Paripurna DPR Sahkan UU Tabungan Perumahan Rakyat. Bentuk 'Pungutan' baru Pemerintahkah?

Tok! Paripurna DPR Sahkan UU Tabungan Perumahan RakyatFoto: Lamhot Aritonang

Berita Midas, Jakarta - Rapat paripurna DPR kali ini berlangsung singkat. Selain pembacaan soal surat yang masuk ke DPR, paripurna kali ini hanya mengesahkan satu undang-undang yakni tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Pengesahan UU tersebut diawali dengan pembacaan laporan dari Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi. Presiden Joko Widodo diminta untuk segera membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) paling lama enam bulan setelah UU tersebut disahkan.

"Seluruh fraksi dan pemerintah menyetujui secara bulat untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua atau pengambilan keputusan. UU ini akan memberikan kepastian kepada warga negara, akan membuat mereka memiliki rumah," ujar Yoseph saat membacakan laporannya di ruang sidang paripurna DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

UU ini disebutnya sebagai jaminan bagi menjamin pemerintah menyediakan perumahan yang murah dan terjangkau untuk warganya. Sementara itu sebagai perwakilan pemerintah, Menteri PUPERA Basuki Hadimoeljono memberikan apresiasinya kepada DPR yang mau menyetujui disahkannya UU Tapera.

"Setiap orang berhak memiliki tempat tinggal dan hidup sehat. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah akan segera membuat segala perangkat untuk terjaminnya UU ini dijalankan," ucap Basuki mewakili Presiden Jokowi.

Rapat paripurna yang sedianya akan membahas revisi UU KPK terbilang cukup sepi. Bahkan sebagian anggota DPR yang hadir sudah banyak keluar ruangan sebelum rapat berakhir.

Tak banyak interupsi yang dilontarkan dalam rapat paripurna hari ini. Hanya ada satu yang memberikan interupsi namun itu pun tidak berkatain dengan revisi UU KPK.

"Mengingatkan pemerintah, kami minta pimpinan DPR mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah soal kewajiban memberikan kerja. Agar efektif dalam menjalani UU Tapera ini," interupsi dari Anggota F-Demokrat Bahrum Daido.

Setelah interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun langsung menanyakan anggota dewan yang hadir. Semua sepakat agar UU Tapera disahkan.

"Apakah RUU Tapera dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Agus.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan serentak.

Kemudian Agus langsung mengetok palu tanda UU Tapera telah disahkan. Ia pun juga segera menutup sidang paripurna.

"Dengan persetujuan dewan, kami selesaikan rapat paripurna ini," tutup Agus. 
(ear/tor)

sumber: Detik.com
close